nusakini.com--Pilkada Serentak 2017 akan digelar dalam hitungan hari. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) untuk netral dan tak berpihak. 

Bagi mereka yang kedapatan terlibat tim sukses Pilkada, sanksi tegas menunggu. 

"Sekali lagi kami ingatkan ASN harus benar-benar netral di lapangan, dan ini akan dilakukan tindakan tegas menurut instruksi Mendagri," ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono sebelum rapat kerja Kemendagri dan Komisi II DPR, Kamis (2/2) 

• Mendagri Minta Kepala Daerah Tunaikan Janji Kampanyenya
• Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Terpilih Wujudkan Janji Kampanye
• Ini Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2017
• Pilkada DKI Aman, Kadin Berikan Apresiasi
• Kalah Dalam Hitung Cepat, Ahok Beri Selamat ke Anies-Sandi

Pihak Kemendagri juga terus menungu pengaduan masyarakat jika ada indikasi para ASN yang tidak netral. Kemendagri juga terus berkomunikasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Semua aspirasi, baik dari masyarakat maupun Bawaslu, akan disampaikan kepada masing-masing pengawas pemilu di daerah. 

"Kalau memang enggak netral, tidak segan-segan akan kami berikan sanksi tegas, mulai dari penurunan pangkat sampai pemberhentian kalau dia benar-benar berpartai politik," kata Plt Gubernur DKI Jakarta itu. 

Sementara itu, Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi pada Desember 2016 lalu mengatakan, di beberapa daerah aparatur sipil negara (ASN) terbelah dalam menyatakan dukungan kepada calon kepala daerah. 

Meski tidak mencuat ke publik, terpecahnya ASN bisa dirasakan. Haryadi mengatakan, bahkan ada ASN yang berani menunjukkan dukungannya secara terbuka.(p/ab)